1. Home>
  2. Berita>
  3. Updates: Peluang Investasi di Sektor Farmasi Indonesia

Berita

Updates: Peluang Investasi di Sektor Farmasi Indonesia

Ringkasan: Pemerintah Indonesia saat ini bertindak aktif membantu realisasi investasi dari luar negri. Khusus untuk bidang industri farmasi, pemerintah akan meninjau ulang kebijakan investasi pada tahun ini. Artikel ini ditulis oleh BKPM kantor cabang Tokyo untuk memberikan informasi terbaru mengenai kondisi industri farmasi nasional dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menarik investasi luar negri, terutama perusahaan farmasi di Jepang.

 

Industri farmasi merupakan salah satu fokus investasi Indonesia dalam 5 tahun kedepan. Pasar farmasi Indonesia tumbuh rata-rata 20,6%/tahun (CAGR) Pada 2011-2016 (Sumber: Kalbe Company presentation, 2016). Selain itu, pengeluaran kesehatan perkapita Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar USD 108/perkapita, berada di rangking 126 secara global.

Terkait dengan kebutuhan obat, dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, potensi peningkatan pengeluaran kesehatan terhadap GDP perkapita turut serta mendorong pertumbuhan industri farmasi nasional. Saat ini diperkirakan 158 ribu masyarakat Indonesia telah mendapatkan jaminan asuransi nasional (BPJS) dan 95% perusahaan di Indonesia anggotanya juga telah terdaftar di jaminan asuransi nasional (BPJS).

 

Perkembangan investasi Jepang sektor farmasi di Indonesia

Selama tahun 2010-2015, Jepang merupakan negara dengan realisasi investasi terbesar untuk sektor farmasi (industri obat dan bahan baku obat), yakni 127 Juta USD, diikuti oleh Jerman, USA, Korea Selatan, Singapura dan Spanyol. Realisasi investasi industri farmasi dari Jepang masih didominasi Pulau Jawa, utamanya di daerah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kedepan, lokasi potensial pengembangan investasi sektor industri farmasi adalah di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, seperti di Palembang (Sumatera Selatan) dan Makasar (Sulawesi Selatan).

 

Perkembangan Industri farmasi di Indonesia

Saat ini terdapat sekitar 239 perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia. Sebagian besar industri farmasi terdapat di Jawa Barat (39%), Jawa Timur (20%), dan DKI Jakarta (15%). Beberapa perusahaan farmasi besar nasional diantaranya adalah Kalbe Farma, Sanbe Farma, Kimia Farma, SOHO, PHAROS dan Dexa Medika.

Terkait dengan pasar obat di Indonesia, obat resep mendominasi sekitar 59% pasar farmasi nasional dan sisanya 41% adalah obat bebas (over the counter/OTC). Pasar obat bebas (OTC) diperkirakan akan terus meningkat mencapai 50% pada tahun 2015. Hal ini seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Obat resep terdiri dari obat paten (30%) dan obat generik (70%), dimana obat generik terbagi menjadi obat generik bermerek dan obat generik biasa (OGB). Pasar OGB masih relatif kecil (sekitar 8,3% dari total pasar obat resep), sehingga potensi pertumbuhan OGB akan semakin meningkat sejalan dengan implementasi BPJS.

 

Fokus Pemerintah dalam Pengembangan Investasi Industri Farmasi

Fokus utama pemerintah dalam mendorong investasi industri farmasi adalah mengembangkan Industri bahan baku obat. Hal ini dikarenakan neraca perdagangan produk farmasi selalu mengalami defisit selama 5 (lima) tahun terakhir (impor > ekspor), dimana pada bulan Januari-Oktober tahun 2015, defisit neraca perdagangan produk farmasi mencapai mencapai USD 124,0 juta. Alasan utama terjadinya defisit perdagangan farmasi ini adalah banyaknya impor bahan baku obat. Menurut data Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi), ketergantungan impor bahan baku obat sangat tinggi yakni mencapai 95 persen, yang diimpor dari RRT, kanada, Amerika Serikat, dan lainnya.

 

Insentif investasi untuk industri Farmasi

1. Fasilitas Bea Masuk atas importasi mesin produksi dan bahan baku:
– Fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk jangka waktu impor 2 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu penyelesaian proyek.
– Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk kebutuhan 2 tahun produksi dan dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk satu tahun (Total 3 tahun).
– Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri min. 30% diberikan fasilitas impor bahan baku untuk kebutuhan 4 tahun produksi, dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk satu tahun (Total 5 tahun).

 

2. Tax Alowance Facility
Fasilitas yang dapat diberikan meliputi:
– Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun.
– Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
– Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 % (sepuluh persen) atautarif lebih rendah.
– Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun
Cakupan bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas ini diantaranya adalah:

 

Industri bahan farmasi (KBLI 21011) dapat memperoleh fasilitas Tax Allowance (cakupan produk: senyawa derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin).

3. Kemudahan DNI dan pelayanan investasi sektor farmasi
Saat ini pemerintah fokus mengundang partisipasi investasi asing untuk berinvestasi di industri farmasi Indonesia, dengan memperlonggar persyaratan kepemilikan asing pada perusahaan industri farmasi, sebagai contoh:
– Untuk industri obat jadi, kepemilikan modal asing maksimal 85 persen
– Untuk industri bahan baku obat, kepemilikan modal asing maksimal 85 persen (Direncanakan pada revisi DNI terbaru tahun 2016, kepemilikan modal asing untuk industri bahan baku obat dibuka sampai dengan 100%)
Selain itu, terkait dengan pelayanan perizinan investasi sektor farmasi dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM, sehingga tidak perlu lagi mengurus perizinan di Kementerian terkait.

 

Penutupan:

Profile of Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) in Tokyo (representative office of Indonesia Investment Coordinating Board/BKPM)
We are from Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) based in Tokyo that is responsible for promoting Indonesia as an investment destination in the Japan area. We provide free facilitation service dedicated to assist Japanese companies to have better understanding of Indonesia’s investment opportunities and process, as well as supporting companies through the investment process.

Please contact us:
Mr. Saribua Siahaan (Director of IIPC Tokyo)
E: saribua@bkpm.go.id
Mr. Arismunandar (Deputy Director of IIPC Tokyo)
E: arismunandar@bkpm.go.id

BKPM

INDONESIA INVESTMENT PROMOTION CENTER (IIPC) TOKYO
Fukoku Seimei Building 16F
2-2-2, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
Telp : +81-3-3500-3878
Fax : +81-3-3500-3879